Pacta sunt servanda dan Rebus sic stantibus

Hukum Internasional

Pacta sunt servanda

Berkaitan dengan pacta sunt servanda, di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Maka asas pacta sunt servanda menjadi dasar hokum internasional, juga dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan treaty.

Contohnya Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia for Reciprocal Exemption of Taxes and Customs Duties on the Activities of Air Transport Enterprises of the Two Countries (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi Untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak-Pajak dan Bea Masuk Atas Kegiatan-Kegiatan Perusahaan Angkutan Udara dari Kedua Negara), diratifikasi melalui Keppres No.14 tanggal 18 February 1992 LN No.15.

Rebus sic stantibus

Suatu treaty yang telah berlaku dapat dibatalkan secara sepihak apabila terjadi perubahan yang fundamental dalam keadaan yang berkaitan dengan treaty tersebut, atau yang lebih dikenal dengan istilah rebus sic stantibus. Hal ini diatur dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969, juga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000.

Contohnya Indonesia membatalkan perjanjian KMB karena dinilai kepentingan nasional dan menjadi penghalang keberlangsungan hubungan Indonesia-Belanda, yang kemudian mendapat persetujuan dari DPR melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956.

Sumber:

• UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969)
• Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak Pajak dan Bea Masuk Atas Kegiatan Kegiatan Perusahaan Angkutan Udara dari Kedua Negara Beserta Protokolnya
• Jurnal Hukum: Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional oleh Harry Purwanto